– Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anita Jacoba Gah meminta agar pimpinan komisi mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
"Kami setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa Kemendikbud Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya, wakil rakyatkah atau mereka?" ujar Anita Jacoba Gah dalam rapat bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim beserta jajarannya, Kamis (6/6/2024).
Anita Jacoba Gah, politisi dari Fraksi Demokrat, mengkritik kinerja Kemendikbud yang dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran.
Ia menyorot soal efektivitas anggaran dalam Program Indonesia Pintar (PIP) dan mengingatkan jajaran Kemendikbud untuk memeriksa aliran dana PIP di Dinas Pendidikan.
"Kenapa saya katakan tidak digunakan dengan baik karena sampai hari ini pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah," ungkap Bu Anita.
Bu Anita juga menyorot perihal pengelolaan dana Program Indonesia Pintar yang kini jadi perhatian KPK.
Ia menyebut Kemendikbud Ristek malah tampak kebakaran jenggot ketika turun rekomendasi dari KPK mengenai hal tersebut.
"Kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud Ristek kebakaran jenggot," kata Bu Anita.
Dalam rapat di DPR yang membahas anggaran Kemendikbud, Bu Anita menyinggung efektivitas anggaran dalam Program Indonesia Pintar (PIP).
Ia mengingatkan jajaran Kemendikbud untuk memeriksa aliran dana PIP di Dinas Pendidikan.
"Jadi kalau mau diverifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan ke kami. Itu jangan dibolak balik bahkan saya minta bapak ibu pimpinan kita biarkan rekomendasi KPK periksa apa yang ada di Kemendikbud Ristek," ujar Bu Anita.
Bu Anita juga mengkritik masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK meski sudah lulus dan meminta agar Nadiem membuka mata mengenai persoalan pendidikan di Indonesia yang masih pelik.***