vissaventure.com

Perdebatan Program Tapera : Menteri PUPR Menyayangkan Pemotongan Gaji Karyawan - News

Tapera Tuai Kritik, Menteri PUPR Basuki : Kalau Belum Matang Kenapa Terburu-Buru?

- Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, menyayangkan perdebatan di masyarakat mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Perdebatan ini dipicu oleh pemotongan iuran dari gaji karyawan.

Basuki mengkritik bahwa peraturan pelaksanaan Tapera dianggap tergesa-gesa dan kurang dipersiapkan dengan baik.

Awalnya, Basuki menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 105 triliun telah dialokasikan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
 
 
"Menurut perkiraan saya, jika program Tapera belum sepenuhnya matang, mengapa kita harus terburu-buru? Sejauh ini, dana sebesar Rp 105 triliun telah dialokasikan dari APBN untu FLPP, guna subsidi bunga," tutur Basuki pada Kamis (6/6/2024).
 
Basuki memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dana yang terkumpul melalui Tapera bisa mencapai Rp 50 triliun.
 
"Saya merasa sangat menyesal dan tidak puas dengan upaya ini," tambahnya.
 
 
Menurut Basuki, program FLPP yang telah berjalan selama 10 tahun ini dengan subsidi bunga sebesar Rp 105 triliun telah menarik banyak perhatian.
 
"Jadi, jika ada saran, terutama dari DPR atau Ketua MPR, untuk menunda program ini, saya sudah berbicara dengan Menteri keuangan, dan kami akan mempertimbangkannya," sambung Basuki.
 
Kelompok pekerja juga menyerukan kepada pemerintah unruk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mengenai Tapera.
 
Mereka mengeluhkan pemotongan pendapatan bulanan yang mencapai 12%.
 
 
"Pekerja sudah mengalami pemotongan hingga 12%, sementara pengusaha hampir 18%. Pekerja sudah mengalami pemotongan untuk jaminan pensiun sebesar 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, dan sekarang Tapera 2,5%, sehingga totalnya mendekati 12%," ungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat demonstrasi menolak PP Tapera di kawasan Patung Kuda, jakarta Pusat, pada Kamis (6/6/2024).
 
Said Iqbal mengamati berbagai pemotongan yang telah dialami oleh pekerja dan menggambarkan dampak akumulasi potongan tersebut.
 
Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan pertauran ini demi kesejahteraan seluruh pekerja dan keberlangsungan program Tapera yang lebih siap dan atang.
 
Perdebatan terkait Tapera ini memperlihatkan pentingnya kebijakan yang matang dan didiskusikan secara menyeluruh sebelum di terapkan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa merugikan semua pihak yang terlibat.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat