- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia terus meningkat.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia terus meningkat dengan sejumlah besar pekerja di industri ini telah dirumahkan atau kehilangan pekerjaan.
Bukti nyata pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia terus meningkat adalah dua perusahaan tekstil di Semarang, Jawa Tengah, telah melakukan PHK massal terhadap sekitar 5.300 pekerja.
Penyebabnya adalah penurunan permintaan di pasar ekspor dan pelemahan ekonomi global serta pasar domestik yang tertekan oleh produk impor.
Baca Juga: Benarkan Tapera Akan “Dipinjam” Negara untuk Menutup Defisit APBN?
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan bahwa PHK terjadi karena pesanan terus menurun, melanjutkan tren pelemahan sejak 2022.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan bahwa sejak akhir 2022-2023, sebanyak 1 juta pekerja di industri tekstil terkena gelombang PHK.
Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta, mengatakan bahwa penurunan utilisasi kapasitas produksi terus susut di sejumlah pabrik, menyebabkan PHK massal.
Baca Juga: Qadha Puasa Ramadhan di Bulan Dzulhijjah, Apakah Bisa?
Gelombang PHK ini tidak hanya terbatas pada dua perusahaan di Semarang.
Pabrik tekstil lainnya di Jawa Tengah juga tutup, seperti PT. S.Dupantex yang menyerah dan tutup, mengakibatkan PHK 700-an pekerja.
Hal ini menambah daftar pabrik tekstil yang tutup sejak awal tahun 2024, mencapai total 6 pabrik.
Kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada importir umum juga dianggap sebagai biang kerok PHK massal.