- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian, menyalahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pengelolaan data di Pusat Data Nasional (PDN).
Kritik ini disampaikannya dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/06/2024), terkait serangan siber yang mengganggu PDN Sementara di Surabaya.
"Hal utama yang perlu diperhatikan adalah tata kelola dan kekurangan backup data yang memadai," ungkap Hinsa.
Hinsa menjelaskan bahwa Kominfo seharusnya telah menyediakan sistem backup data yang menyeluruh untuk PDN, sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.
Baca Juga: Sri Mulyani Alokasikan Rp71 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis 2025
Pasal 35 ayat 2e dari peraturan tersebut mengamanatkan perlunya backup informasi dan perangkat lunak di PDN secara berkala.
Namun, dalam responsnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengakui bahwa hanya sedikit kementerian dan lembaga daerah yang melakukan backup data, meskipun fasilitas telah disediakan oleh Kominfo.
Budi Arie menjelaskan bahwa tantangan ini seringkali terkait dengan keterbatasan anggaran atau kesulitan dalam mengkomunikasikan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor.
"Kami terus mendorong para tenant atau pengguna untuk melakukan backup. Namun, keputusan untuk melakukannya berada pada para tenant sendiri," kata Budi Arie.
Dia juga mengumumkan rencananya untuk segera mengeluarkan Keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN yang akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah untuk memiliki sistem backup data yang bersifat mandatory.
Serangan siber terhadap PDN Sementara di Surabaya telah menyebabkan kerugian besar, dengan data yang terancam kehilangan dan belum dapat dipulihkan.
BSSN, Kominfo, dan Telkom telah mengambil langkah isolasi terhadap koneksi PDN sementara sebagai respons terhadap serangan ransomware yang terjadi.