- Kebocoran data kembali mengguncang publik Indonesia, kali ini melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Indonesian Automatic Finger Identification System (INAFIS), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Data-data sensitif dari ketiga instansi tersebut dilaporkan diperjualbelikan di situs gelap (dark web) dengan harga berkisar antara 1.000 hingga 7.000 dolar AS.
Informasi mengenai kebocoran data ini pertama kali viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun X dengan nama @MurtadhaOne1.
Dalam postingannya, akun tersebut menampilkan tangkapan layar yang memuat logo INAFIS dan Kemenhub, serta mengklaim bahwa data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub dijual di dark web.
Baca Juga: Selebgram Makassar Ditangkap Terkait Dugaan Kasus Arisan Bodong
"Data BAIS, INAFIS, dan Kemenhub dijual di dark web. Harganya 1.000 - 7.000 dolar AS," tulis akun tersebut dalam postingannya yang diunggah pada Selasa, 25 Juni 2024.
Unggahan ini segera mendapat respon luas dari warganet, yang mayoritas mempertanyakan keamanan data di Indonesia.
Banyak warganet yang memberikan tanggapan negatif terkait kebocoran data ini, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi di Tanah Air.
Baca Juga: Pondok Pesantren Al-Mahdiy Terkena Kasus Asusila, Pihak Pondok Menampik Tuduhan Tersebut
Insiden ini juga memicu perdebatan tentang kapabilitas dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah kebocoran data di masa depan.
Kebocoran data dari instansi-instansi penting seperti Kemenhub, INAFIS, dan BAIS menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan siber Indonesia.
Mengingat pentingnya data yang dikelola oleh ketiga instansi tersebut, kebocoran ini bisa memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional dan privasi warga negara.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kebocoran data ini, termasuk melakukan investigasi mendalam untuk menemukan penyebab dan pelakunya.