vissaventure.com

Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Soroti Konflik Kepentingan Pj Wali Kota R Gani Muhamad - News

Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata (Urbanjabar.com)

Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyayangkan proses Mutasi pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi jauh dari pengawasan publik.

Padahal Peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksana mutasi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur proses perpindahan atau kenaikan pangkat ASN.

Dalam aturan tersebut pada Pasal 2 dijelaskan, bahwa mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, yang dilandasi sesuai kompetensi, klasifikasi jabatan dan kebutuhan organisasi. Terlebih, juga dilarang terjadi konflik kepentingan.

Baca Juga: MPI Ungkap Penyebab Tingginya Angka Pengangguran di Bekasi, ada Oknum Perusahaan Hingga Pemerintah Bermain

"Meskipun proses dalam open biding atau assesmen sudah dilakukan, namun Pj tidak mengindahkan peraturan tersebut. Beberapa Kepala Dinas yang hari ini di mutasi belum berjalan 2 tahun. Ini harus dipertanyakan, apakah Pj Wali Kota benar menjalankan sesuai amanat Undang-undang atau memang atas dasar konflik kepentingan?" ujar Ariyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/7/2024).

Menurut Ariyanto, ada beberapa catatan lain yang harus diperhatikan publik hari ini, bahwa Pj Wali Kota Bekasi tidak murni melakukan Mutasi atas kebutuhan organisasi.

Hal ini terlihat dari beberapa orang kepala dinas yang dianggap tidak memiliki prestasi selama menjabat instansi yang dipimpin.

Baca Juga: Apakah Work From Home (WFH) Lebih Efektif Daripada Work From Office (WFO)? Simak Penjelasannya!

"Saya pernah menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, tahu betul bagaimana proses mutasi itu harus dilakukan dengan benar. Dulu, meskipun Kota Bekasi dipimpin oleh Wali Kota definitif, bukan Pj atau Plt, kita sangat kencang bagaimana mengkritisi proses mutasi yang dilakukan Kepala Daerah. Apalagi ini PJ, yang tentunya segala tindak tanduknya itu dibatasi oleh Undang-undang. Apakah Pj telah mempublikasi hasil 10 orang eselon 2 kemarin yang ikut dalam mutasi hari ini? Apakah mutasi karena prestasi?" tandas anggota dewan 2 periode dari pks ini.

Selain itu, ia juga melihat persoalan lain yang dianggap menjadi keputusan blunder oleh Pj Wali Kota Bekasi, yakni pada persoalan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sumur Batu beberapa waktu lalu.

"Teranyar adalah statmen Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa tentang Bantargebang pada tahun 2028, yang terancam memberikan kiamat pada warga Bekasi dan sekitarnya jika tidak melakukan perubahan terhadap keanekaragaman hayati. Artinya Gunung sampah yang ada pada hari ini jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ancaman kehidupan bagi masyarakat Bekasi," paparnya.

Baca Juga: Mengenal Ghibli Studio: Keajaiban dalam Setiap Frame Animasi

Kendati demikian, sebaliknya Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad membatalkan pemenang lelang PSEL yang menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di Kota Bekasi.

"Seharusnya ada win win solusi yang dikedepankan oleh Pj Wali Kota untuk mengambil sikap terhadap proses pembatalan pemenang lelang PSEL. Namun ini justru seolah memperolok para ASN Kota Bekasi kehadapan publik yang terkesan tidak kompeten," ungkap Ariyanto.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat