vissaventure.com

Ramai Diperdebatkan Masyarakat, Bagi-bagi Kursi Komisaris Perusahaan BUMN untuk TKN Prabowo-Gibran - News

Ramai Diperdebatkan Masyarakat, Bagi-bagi Kursi Komisaris Perusahaan BUMN untuk TKN Prabowo-Gibran (pinterest @Dina  )


– Sejumlah petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan kursi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mereka yang mendapatkan kursi Komisaris Perusahaan BUMN di antaranya Grace Natalie, Fuad Bawazier, Simon Aloysius Mantiri, dan sejumlah nama lainnya.

Mereka kini menjabat di kursi Komisaris Perusahaan BUMN pada beberapa perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) hingga Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Penunjukan mereka menyoroti hubungan antara politik dan pengelolaan perusahaan milik negara, di mana pengalaman dan jaringan politik sering kali menjadi faktor penentu dalam pemilihan pejabat tinggi di BUMN.

Baca Juga: Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Simon Aloysius Mantiri, Diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina

Berikut daftar petinggi TKN Prabowo-Gibran yang telah mendapatkan posisi sebagai komisaris di BUMN:

Grace Natalie: Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, diangkat sebagai komisaris MIND ID melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar di Jakarta pada Senin (10/6).

Fuad Bawazier: Ditunjuk sebagai komisaris utama MIND ID dalam RUPST pada Senin (10/6).

Fuad sebelumnya adalah menteri keuangan di Kabinet Pembangunan VII era Soeharto dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Simon Aloysius Mantiri: Menteri yang juga menjadi anggota TKN Prabowo-Gibran, mendapatkan posisi sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN.

Penunjukan ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat.

Namun, penunjukan ini juga menunjukkan bahwa pengalaman dan jaringan politik sering kali menjadi faktor penentu dalam pemilihan pejabat tinggi di BUMN.

Proses pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat