- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penyesalannya terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah menimbulkan kemarahan masyarakat.
Basuki Hadimuljono, yang juga sebagai Ketua Komite BP Tapera, mengatakan bahwa program ini belum sepenuhnya siap dan tidak perlu diterapkan dengan tergesa-gesa.
Menurut Menteri Basuki, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengadaan rumah bagi buruh dari anggaran negara daripada memotong gaji buruh sebagai modal investasi.
Baca Juga: Pemerintah Menetapkan Upacara 17 Agustus Tidak Akan Sepenuhnya Dilaksanakan di IKN
Ia juga mengungkapkan bahwa program Tapera dilakukan sesuai dengan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan pemerintah dan DPR pada tahun 2016.
Basuki Hadimuljono telah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang kemungkinan mengundurkan program Tapera.
"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," kata Basuki.
Baca Juga: Teks Pidato di Hari Perpisahan dan Kenaikan Kelas
Kritik terhadap Tapera juga datang dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak program tersebut dan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi rakyat.
"Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan," ujar Shinta.
Baca Juga: PT Bo Sung Indonesia TawarkanLowongan Kerja Bekasi Staff Marketing Cek Syaratnya Kuy!
Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi buruh telah digelar di Jakarta untuk menolak program Tapera, mengingat potongan gaji yang harus ditanggung apabila program ini diterapkan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa kehadiran Tapera nantinya hanya memperberat ekonomi dari kelompok buruh dan khawatir potongan dari Tapera bisa membuat buruh hanya membawa slip gaji tiap bulan.***